Nyaann...!!! Ini Dia 3 Memo Jusuf Kalla untuk Aceh

Berita Terkini - Memo Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berkaitan dengan pengungsi asal Sri Langka yang ditujukan pada Gubernur Aceh tertanggal 15 Juni 2016 nyatanya bukan hanya memo satu-satunya Jusuf Kalla untuk Aceh. Dalam kapasitas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, nyatanya orang Bugis ini sempat juga menerbitkan memo berkaitan Aceh. Memo pertama Jusuf Kalla berkaitan tsunami Aceh serta memo ke-2 berkaitan partai lokal serta Partai Aceh.

Memo Ombak Perdamaian

Berkaitan tsunami Aceh telah pernah dikisahkan oleh Jusuf Kalla dalam buku Ombak Perdamaian untuk mengenang kembali 10 th. bencana tsunami gempa bumi berskala 8, 9 skala richter yang mengguncang serta disusul dengan tsunami yang memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004.

Alhasil, ide serta gagasan Wapres dalam Memorandum yang di buat th. 2005 itu, membuat SBY pada tanggal 10 Januari 2005, mendatangi Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ujungnya, keduanya setuju mewujudkan memo berkaitan rehabilitasi serta rekontruksi yang dipadukan dengan langkah meneruskan perdamaian yang jejaknya telah dirintis mulai sejak Juni 2003.

Memo Merah Hitam

Memo ke-2 Jusuf Kalla sempat juga di keluarkan perihal Aceh. Ini ada hubungannya dengan kesepakatan partai Aceh.

‘Saya tanda tangani sendiri Partai Aceh, lambangnya serta warnanya. Saat orang lain tak berani saya telah tanda tangani. Jadi hanya satu partai di Indonesia yang saya tanda tangani yaitu Partai Aceh. Lantaran saya yang tanda tangani, jadi tidak ada yang berani lagi ganti, ” kata Jusuf Kalla saat bertandang di kantor PA, Banda Aceh, aceh Sabtu (13/6/2009).

Alkisah, lolosnya Partai Aceh tak lepas dari memo Jusuf Kalla. Jusuf Kalla membuat memo yang menjamin nama itu tak lagi dipersoalkan lagi. Akhirnya, Partai Aceh dinyatakan lolos verifikasi. Memo ini sekalian sebagai jaminan untuk delegasi Aceh supaya nama Partai Aceh tidak lagi dipersoalkan lagi.

Soalnya, dua nama yang pernah diusulkan terlebih dulu tidak diterima Jakarta lantaran dikira masihlah berbau Gerakan Aceh Merdeka.

Mengutip penulis buku biografi Hasan Tiro yaitu Murizal Hamzah dalam artikel berjudul Local Political Parties in Aceh : Engines of democratisation in Indonesia dalam buku berjudul Aceh The Role of Democracy for Peace and Reconstruction dengan editor utama Prof. Olle Törnquist (Februari 2008) dijelaskan kalau pada 7 Juni 2007, nama yang didaftarkan ke akta notaris yaitu Partai GAM, tanpa ada kepanjangan. Bendera yang diusulkan berwarna merah dengan gambar bln. bintang di dalam serta garis hitam putih. Kanwil Hukum serta HAM menolaknya. Alasannya, tidak hanya lantaran tak mempunyai akronim, di anggap masihlah sama dengan nama lama.

Pernah berlangsung negosiasi, pihak partai melunak. Pada 25 Februari 2008, logo partai dirubah. Bln. bintang di hilangkan. Nama partai diusulkan jadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Hasil verifikasi pada tanggal 3 sampai 24 April 2008 memutuskan Jakarta menolak nama itu lantaran dikira masihlah sama dengan nama lama.

Perbincangan kembali keluar. Sementara batas saat verifikasi nyaris melalui tenggat. Pilihannya cuma dua : merubah nama atau tidak lolos verifikasi.

Gosip itu lalu dibawa dalam rapat round table meeting antara Pemerintah Indonesia serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertemuan ini difasilitasi oleh Center Management Initiative, instansi yang memfasilitasi kesepakatan damai.

Pada 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Malik Mahmud sebagai pimpinan GAM menyetujui nama Partai GAM jadi Partai Aceh. Untuk lebih memperkuat, delegasi Aceh memohon jaminan dari Jusuf Kalla, dan dipenuhi. Jusuf Kalla bikin memo yang menjamin nama itu akan tidak dipersoalkan lagi. Akhirnya, Partai Aceh dinyatakan lolos verifikasi.

Memo Kemanusiaan

Itulah tiga memo “bertuah” Jusuf Kalla berkaitan Aceh. Pada memo kemanusiaan yang ketiga ini, Jusuf Kalla berikan arahan supaya pengungsi asal Sri Langka diizinkan mendarat, di beri makan, bbm serta perbaikan kapal. Memo kemanusiaan berikut yang bikin Gubernur Aceh bergerak lebih humanis pada pengungsi yang di negaranya tengah dirundung perseteruan seperti dulu juga pernah dirasa oleh Aceh. (berita Aceh Terkini)